Bima Arya Applauds Perindo: Youthful, Creative, and Highly Public-Minded

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto baru-baru ini menjadi pembicara di acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Perindo untuk para kader DPRD periode 2024–2029 di Ballroom Golden Boutique Hotel, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, ia memuji performa Partai Perindo yang dinilai sangat segar dan progresif.

“Partai Muda dengan Tingkat Kepedulian Publik Tinggi”

Bima Arya menekankan bahwa dibandingkan dengan partai-partai yang lebih tua, Perindo terlihat lebih muda namun memiliki tingkat kepedulian publik yang tinggi. “Perindo ini tergolong muda… tetapi kesadaran publiknya tinggi,” ujarnya.

Semangat untuk Berkolaborasi

Wamendagri juga menyatakan bahwa Perindo saat ini didukung oleh banyak tokoh muda dari berbagai latar belakang aktivisme seperti mahasiswa, anti-korupsi, media, media sosial, sosial, hingga pegiat disabilitas. Menurutnya, ini merupakan contoh sinergi kolaboratif yang luar biasa!

Kritik Konstruktif untuk Mengawasi Pejabat

Bima juga menyoroti pentingnya peran DPRD yang terdiri dari kader Perindo, sekaligus menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto agar anggaran daerah (APBD) dimanfaatkan dengan efisien dan tepat sasaran:

“Uang rakyat harus kembali kepada rakyat, bukan masuk ke kantong pejabat… DPRD adalah pihak yang bisa mengawasi hal ini secara konsisten.”

Ia juga mengingatkan bahwa DPRD perlu berani memberikan masukan atau kritik jika kepala daerah “tidak berada di jalur yang benar”.

Kunci: Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif

Menurut Bima Arya, target ambisius pemerintah—pertumbuhan ekonomi 8 persen dan pengurangan kemiskinan secara besar-besaran—hanya dapat dicapai melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif. DPRD Perindo diharapkan dapat menjadi pelopor kolaborasi ini. SMA PGRI KOTA BIMA

Intisari Cepat

Poin Utama Ringkasan
Partainya Partai muda dengan kesadaran publik tinggi
Anggota Perindo Aktivis muda dari berbagai sektor—mahasiswa, media, sosial, disabilitas
Peran DPRD Bertanggung jawab mengawasi penggunaan APBD dan memberikan kritik kepada kepala daerah jika diperlukan
Target Nasional Sinergi legislatif-eksekutif untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi & pengurangan kemiskinan